ADHYAKSA saat diwawancarai soal khilafah. (DOK)

SEMARANG | duta.co – Kebijakan Menpora Imam Nahrawi  menahan segala bentuk bantuan finansial kepada Pramuka di bawah kepemimpinan Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault banyak mendapat dukungan masyarakat sebab kenyataannya Pramuka didominasi HTI. Ormas ini akhirnya dibubarkan karena dinilai anti-Pancasila. Salah satu dukungan itu datang dari  kalangan muda NU.

Ichwan, salah satu pengurus LTN NU Jawa Tengah menegaskan perlunya Pramuka yang steril dan bersih dari oknum-oknum seperti Adhyaksa Dault. Begitu juga orang-orang HTI lain.

“Para kader Pramuka seharusnya menjadi penjaga gawang bangsa dan negara dari serbuan para ormas sontoloyo, bukan malah ikut-ikutan bergabung dengan ormas gemblung itu dan menjadi penyerang bangsa dan negara Republik Indonesia,” katanya kemarin.

Komentar Ichwan itu didukung pula oleh Cak Isa, kader NU dari Surabaya. Menurutnya, kepengurusan pramuka di tingkat Kwarnas hampir full simpatisan HTI. “Jadi posisi Adhyaksa Dault aman,” tuturnya Cak Isa.

Kader NU Irwan Winardi  juga mempertanyakan apa benar mantan Menpora di era Presiden SBY itu seorang Pramuka?  Dia menerangkan, Adhyaksa Dault jadi Pengurus Pramuka hanya kebetulan karena jabatannya.  “Tentunya dia nggak tahu, apalagi hafal Trisatya dan Dasa Dharma,” katanya.

Janji (sumpah) Pramuka yaitu Tri Satya yang artinya adalah kata-kata janji atau sumpah yang diucapkan seorang Pramuka golongan Penggalang, Penegak, Pandega dan anggota dewasa. Pramuka hafal janji ini.

Karena faktor jabatan itulah, sekarang ini banyak posisi jabatan organisasi Pramuka yang diisi oleh birokrat atau pejabat atau politisi yang sama sekali tidak punya jiwa Pramuka, tetapi dianggap Pramuka karena dia pejabat negara.

“Makanya, tak perlu heran jika ada banyak Pramuka jadi-jadian yang tak punya rasa patriotisme, malah bergabung dengan organisasi bughot bahkan teroris,” demikian timpal Heri Munajib, salah satu kader NU yang ikut prihatin atas ngenes-nya Pramuka.

Seharusnya, menurut Chumaidi Najihun, kader muda NU lainnya, semua pengurus Pramuka harus merombak dan memperbaharui kepengurusan sehingga bebas dari anasir HTI dan PKI. Jadi yang terbukti terlibat HTI diganti.

“Selanjutnya, pengurus baru membuat surat pernyataan bahwa tidak menjadi anggota atau simpatisan HTI atau PKI,” tandas Najihun. Unsur bebas dari PKI juga harus dijadikan ukuran biar kebijakan itu tidak dituding gerakan PKI, sebagaimana propaganda para pendamba riwayat dan legenda  HTI. (di)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry