SURABAYA – Politik kesehatan harus berubah menjadi promotif preventif. Apalagi politik kesehatan ini sudah dilakukan sejak jaman maraknya penyakit malaria. Namun pada jaman reformasi hingga kini politik kesehatan promotif preventif hilang semua.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menghadiri Rakernas Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Seminar Nasional Muhammadiyah Membangun Kesehatan Bangsa di Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya, Rabu (7/3/2018).
Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, kebijakan kesehatan promotif preventif sangat bermanfaat untuk mengurangi belanja kesehatan yang kuratif. Karena itu, sekarang harus digalakkan lagi policy kesehatan promotif preventif seperti memberikan penyuluhan mengenai gaya hidup sehat kepada masyarakat di desa.
“Jika public policy di kesehatan hanya untuk kuratif maka anggaran kesehatan akan jebol. Kalau pola kuratif dijalankan terus, seberapa besar BPJS pun tidak bisa membiayai. Apalagi public policy ini tidak sinkron dengan pola hidup yang ada,” ujarnya sambil mencontohkan keberhasilan promotif preventif Kota Mojokerto yang sudah sembilan tahun ini tidak ada demam berdarah di daerahnya.
Lebih lanjut disampaikannya, salah satu cara penerapan promotif preventif dapat dilakukan dengan menyisihkan Rp. 100 juta untuk tenaga paramedis dari total anggaran belanja kesehatan sebanyak Rp. 300 juta di Puskesmas. Dengan demikian tenaga paramedis bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hidup sehat.
Melihat pentingnya promotif preventif, jelas Pakde Karwo, maka Jatim menjadikannya sebagai andalan pembangunan kesehatan, sekaligus menjadi fokus utama penguatan aksesibilitas kesehatan. Dengan mengedepankan pelayanan promotif dan preventif, pelayanan kesehatan di Jatim dapat cepat dalam menangani penyakit yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat.
Oleh sebab itu, pihaknya terus membangun berbagai akses kesehatan di seluruh desa/kelurahan dengan membangun Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Pustu Gawat Darurat, Puskesmas Rawat Inap Standar, dan Rawat Inap Plus, serta fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.
Pakde Karwo juga menegaskan, bahwa di desa harus ada fungsi paramedis sebanyak dua orang, ditambah satu orang. Di Polindes ditambah dua perawat sebagai langkah promotif preventif.
Di akhir sambutannya, Gubernur Soekarwo mengapresiasi Ormas Muhammadiyah telah ikut berperan aktif dalam menangani kesehatan dan pendidikan di Jatim. Bahkan Muhammadiyah telah memiliki 30 rumah sakit yang dapat melayani masyarakat di Jatim.
“Sumbangannya banyak sekali dari Muhammadiyah. Ada 30 rumah sakit di Jatim. Apalagi timnya turun untuk menjelaskan kepada masyarakat pola hidup sehat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasyir mengatakan, Rakernas ini dapat digunakan guna mempertajam basis nilai berbagi kepada duafa, membangun etos kerja yang berbasis pemberdayaan, dan memposisikan dengan partisipasi aktif.
Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah menyelenggarakan Seminar dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang bertajuk Muhammadiyah Membangun Kesehatan Bangsa. Sinergi Strategis antara Muhammadiyah dan Pemerintah dalam bidang Kesehatan, Kemitraan dengan BPJS di era JKN serta implikasinya pada pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan Klinik Muhammadiyah manjadi salah satu isu penting yang akan dibahas dalam Rakernas ini.
Selain itu, penguatan Gerakan 1000 Klinik Muhammadiyah, dan revitalisasi kembali spirit ideologi dakwah Muhammadiyah di bidang kesehatan menjadi bagian penting dari kegiatan yang diharapkan dapat memperkokoh kontribusi Muhammadiyah bagi bangsa Indonesia di bidang kesehatan.
Rakernas MPKU merupakan forum sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi organisasi di tiap jenjang struktur MPKU, baik tingkat pusat maupun wilayah (provinsi) beserta jaringan Rumah Sakit dalam mengimplementasikan gerakan sinergis dan harmonis Amal Usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan. Forum yang dilaksanakan di Hotel Santika Premiere, Gubeng, Surabaya pada 6-8 Maret 2018 ini membicarakan kebijakan organisasi dan program kerja MPKU.
Rakernas ini juga membahas peran dan aksi Muhammadiyah pada berbagai isu kesehatan, antara lain Jaminan Kesehatan Nasonal dan BPJS, sinergi antar lembaga Muhammadiyah di bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan cabang dan ranting serta LAZISMU untuk pendirian dan penguatan klinik klinik Muhammadiyah, di area terpencil. Dibagian yang lain, forum ini juga akan membahas program Muhammadiyah pada isu promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat.
Sedangkan Seminar Nasional Muhammadiyah Membangun Kesehatan Bangsa merupakan forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunan buku yang akan mendeskripsikan peran, kontribusi dan cita cita Muhammadiyah dalam membangun kesehatan bangsa.
Seminar yang dilaksanakan pada hari kedua dari rangkaian kegiatan rakernas ini menghadirkan para pembicara antara lain Dr. H. Haedar Nashir, MA. (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah), dr. Achmad Sujudi, Sp.B, MHA, (Menteri Kesehatan RI tahun 1998 – 2002), Prof. Dr. H. Hasbullah Thabrany, MPH., D.PH. (Guru Besar Fakultas Kesehatan Nasyarakat Universitas Indonesia), Dr. Agus Rohim Sp.OT (Sesditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.) Prof. Dr. H. Abdul Munir Mulkhan, SU. (Sejarawan dan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Prof. Dr. H. Syafiq A.Mughni, M.A. (ud)
