SURABAYA | duta.co – Kehadiran Cagub Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam acara rapat koordinasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 Provinsi Jatim Selasa (30/1) lalu, di salah satu Villa di Trawas, Kabupaten Mojokerto, menuai pro dan kontra karena mantan Mensos RI itu sudah tak menjabat lagi sebagai Mensos.

Protes itu datang dari pakar politik Unair Surabaya, Novri Susan. Ia menilai Khofifah harusnya bisa mengendalikan diri untuk tidak hadir pada acara program Kemensos sekalipun dia diundang dengan kapasitas sebagai mantan Mensos RI.

“Seharusnya dia bisa menahan diri dan menyadari karena posisinya saat ini sebagai Bacagub. Kalau kapasitasnya itu sebagai Mensos tidak masalah karena itu memang tugas, tapi dia kan sekarang sebagai Bacagub,” jelas Novri Susan, Rabu (31/1/2018).

Diakui Novri, kehadiran Khofifah di acara tersebut jelas dapat menimbulkan distorsi (topeng) terhadap pemahaman masyarakat, bahwa Khofifah sebagai Bacagub berhasil memberikan program bantuan ketika menjabat sebagai Mensos.

“Itu namanya distorsi praktek berdemokrasi. Jadi, secara etika politik itu tidak benar, tidak etis dan tidak ada edukasi politik yang benar dari figur yang masuk seperti ini,” ungkap mantan Ketua Badan Akreditas Sekolah (BAS) Sidoarjo itu.

Sekadar diketahui, Khofifah hadir di acara rakor Pendamping PKH karena diundang sekaligus menerima penghargaan gelar kehormatan sebagai ‘Ibu PKH’. Penghargaan itu diberikan karena program tersebut dinilai salah satu program berhasil mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Ketua Korwil I PKH Jatim Arik Dwi Prasetyo menolak keras, jika pihaknya dituduh melakukan mobilisasi mendukung pasangan Khofifah-Emil dalam Pilgub Jatim. Pasalnya, kehadiran Khofifah di acara di Trawas itu murni karena para PKH se Jatim ingin bersilaturrahim sekaligus ingin menyerap ilmu yang dimiliki Khofifah terkait program pengentasan kemiskinan.

“Jujur sebagai mantan Mensos, saya ingin menyerap ilmu dan gagasan beliau yang selama ini sangat bagus. Kalau kemudian kami dituduh atau ibu memobilisasi PKH untuk Pilgub itu tidak ada buktinya. Lihat saja waktu acara kami murni membahas masalah program PKH ke depan sekaligus minta masukan,” tegas pria asli Ponorogo.

Bukti, PKH ingin menyerap ilmu Khofifah sejak awal tidak ada baliho ucapan selamat. Berikutnya yang hadir semua PKH se-Jatim kecuali Sumenep dan Ponorogo. Dan para PKH ini memiliki aviliasi berbeda tentunya dalam Pilgub Jatim, pihaknya tidak dapat memaksakan kehendak.

“Saat baca berita soal Bu Khofifah hadir di acara KPH dan dianggap mendompleng, saya sempat kaget. Wong di acara tersebut tidak ada pembicaraan soal Pilgub. Di sana kami minta arahan karena program yang dimiliki Bu Khofifah selama ini sangat bagus terutama dalam menekan angka kemiskinan. Dan ilmu itu kita serap dalam menjalankan program PKH ke depan. Saking hormat dan apresiasi kami ke ibu, maka kami memberikan penghargaan sebagai Ibu PKH,” beber Arik.

Komisioner Bawaslu Jatim Aang Khunaifi mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapat laporan terkait dugaan pelanggaran Pilgub Jatim yang dilakukan Khofifah Indar Parawansa. Namun setelah dilakukan cross cek ke Panwaslu Kabupaten Mojokerto ternyata tidak ada kampanye terselubung. “Tidak ada kegiatan kampanye, pengawas kami sudah menelusurinya,” kata Aang Khunaifi.

Sementara itu, Ketua FPAN DPRD Jatim, Agus Maimun mengaku tidak kaget adanya pemberitaan tersebut. Bagi PAN yang mendukung Cagub Khofifah di Pilgub Jatim itu hal yang wajar bila kemudian ada sebuah kelompok yang memberikan penghargaan kepada Khofifah karena dianggap berhasil selama menjadi Mensos, sehingga harusnya ini berlaku bagi siapa saja tidak boleh nyinyir menanggapinya.

“Saya kira masalah ini tidak perlu diperbincangkan. Biasa kalau ada yang nyinyir menanggapinya. Tapi yang pasti dari statmen dari Korwil PKH jelas jika pertemuan tersebut tidak pernah diagendakan. Yang ada mereka cuma minta masukan guna pembuatan program PKH 2018. Lebih dari itu tidak ada bahasan. Apalagi sampai memobilisir massa untuk mendukung Khofifah. Dan aneh wong belum ada penetapan Cagub kok Khofifah sudah dituding seperti itu,” tegas Bendahara DPW PAN Jatim. (ud)