Friday , June 23 2017
Suasana saat ribuan warga dievakuasi dari wilayah yang dikuasai pemberontak al-Sukkari, Aleppo, Suriah, Kamis (15/12).

3.000 Warga Dievakuasi dari Aleppo

Ribuan Muslim Solo Kecam Pembantaian ‘Saudaranya’

Suasana saat ribuan warga dievakuasi dari wilayah yang dikuasai pemberontak al-Sukkari, Aleppo, Suriah, Kamis (15/12).

DAMASKUS-Proses evakuasi pasukan pemberontak yang menyerah dan warga sipil –yang mayoritas muslim– dari kawasan timur Aleppo dipercepat, Jumat (16/16) pagi, selama gencatan senjata masih berlaku. Kepergian gerilyawan Free Syrian Army (FSA) dari Aleppo menandai berakhirnya pendudukan pasukan pemberontak atas kota terbesar kedua di Suriah itu.

Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda evakuasi warga sipil dari dua desa yang dikepung pemberontak di Provinsi Idlib akan dimulai. Pengamat meyakini dua desa tersebut termasuk dalam perjanjian gencatan senjata antara FSA dan Pemerintah Suriah yang dimediasi Turki dan Iran.

Sejauh ini sekitar 3.000 orang sudah meninggalkan kawasan timur Aleppo dengan menggunakan bus yang telah disiapkan pemerintah Suriah sejak Kamis (15/16). Sebanyak 50 unit bus kota dikirimkan untuk mengangkut warga sipil dan gerilayawan pemberontak yang menyerah.

Kelompok HAM Syrian Observatory for Human Rights mengatakan jumlah gerilyawan yang menyerah mencapai 600 orang. Pemberontak dan warga sipil di timur Aleppo diangkut ke benteng terakhir pasukan pemberontak di Idlib. Namun kota berpenduduk 165.000 jiwa itu pun masih menghadapi gempuran koalisi Rusia dan Pemerintah Suriah.

“Masalahnya adalah Idlib sering dijadikan target oleh serangan udara,” kata Adham Sahloul dari Syrian American Medical Society kepada Guardian. SAMS adalah salah satu LSM yang aktif di Aleppo. “Jadi dunia internasional tidak boleh lengah. Mereka harus memastikan terjaminnya akses terhadap bantuan dan perlindungan,” ujarnya.

Sementara itu kepala negara dan pemerintahan Uni Eropa sepakat mengecam Iran dan Rusia atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Aleppo. Dalam deklarasi yang dibacakan seusai pertemuan puncak di Brussels, Kamis (15/12), Uni Eropa menuding Moskow dan Teheran ikut bertanggung jawab atas “serangan terarah terhadap warga sipil dan rumah sakit.”

Namun, kecaman dari Brussels diyakini tidak akan mengubah situasi di Suriah. Antara lain karena Uni Eropa tidak mengancam akan menjatuhkan sanksi jika tuntutannya tersebut tidak dipenuhi. “Apa yang dibutuhkan penduduk Aleppo adalah perlindungan yang efektif,” kata Presiden Komisi Eropa Donald Tusk.

Kanselir Jerman Angela Merkel menepis kritik seputar sikap pasif Uni Eropa menghadapi krisis kemanusiaan di Suriah. “Kita berhadapan dengan ketidakberdayaan Dewan Keamanan PBB,” tukasnya. Ia juga bersikukuh solusi atas masalah Suriah “tidak cuma bersifat militeristik.” Dunia internasional harus “memperkuat” Perserikatan Bangsa-bangsa.

Tapi dalam hal ini pun Merkel tidak menunjukkan sikap optimistis. “Untuk itu saya belum punya jawaban yang sesuai.”

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyalahkan Pemerintah Suriah atas apa yang terjadi. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai ‘tidak lain sebuah pembantaian’.

John Kerry mendesak Pemerintah Suriah untuk kembali bernegosiasi damai di Jenewa, Swiss. Pihaknya ingin agar Suriah berdialog bersama pihak oposisi untuk menciptakan suasana yang kondusif.

“Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah maukah rezim Suriah dengan dukungan Rusia-nya untuk bernegosiasi dan menghentikan pembantaian rakyat mereka sendiri,” ujarnya di Washington.

Ribuan Orang Demo di Solo

Di tanah air, ribuan umat muslim yang tergabung dalam Dewan Syari’ah Kota Surakarta (DSKS) berunjuk rasa di Bundaran Gladag, Solo, Jumat (16/12). Mereka mengecam pembantaian terhadap umat muslim yang terus terjadi di Aleppo, Suriah.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung seusai salat Jumat sekitar pukul 13.30 WIB ini diikuti sejumlah elemen dari LUIS, Muhammadiyah, Ponpes Almukmin Ngruki dan lainnya. Puluhan anak di bawah umur juga mengikuti aksi ini. Selain spanduk dan poster berisi kecaman terhadap aksi pembantaian, massa aksi juga membentangkan foto-foto korban kekejaman perang di Aleppo.

“Ratusan warga sipil telah menjadi korban perang di Allepo, anak-anak juga menjadi korban. Mari kita berdoa bersama, agar saudara-saudara kita diberikan keselamatan. Pemerintah khususnya Presiden Jokowi harus mengambil sikap tegas agar pembantaian di Suriah segera dihentikan. Indonesia ini jumlah muslimnya terbesar, mari kita berdoa agar rakyat Aleppo terbebas dari penderitaan,” ujar Lukito pimpinan Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) saat berorasi.

Dalam pernyataan sikapnya, DSKS meminta PBB agar pro aktif dan memaksimalkan perannya dalam konflik di Suriah. Meminta pemerintah Indonesia ikut berperan aktif, bersikap nyata dan ikut serta dalam memberikan peran diplomasi di PBB, untuk memberikan sanksi tegas kepada rezim Bashar Al-Assad dan Rusia, mendukung lembaga sosial dan aksi kemanusiaan nasional maupun internasional untuk menyelamatkan warga sipil Aleppo serta mengajak umat Islam berdoa dan membaca Qunut Nazilah untuk keselamatan warga Aleppo.

“Kami juga mengutuk keras tentara Rusia dan rezim Bashar Al-Assad yang tidak punya rasa kemanusiaan. Kekejaman mereka sudah menyasar warga sipil, termasuk kaum ibu dan anak yang tidak berdosa,” ucap Endro Sudarsono, Humas DSKS.

Ketua DSKS Muinuddinillah Basri dalam rilisnya juga menyatakan, yang menjadi keprihatinan kita bersama adalah pembantaian yang terjadi saat ini terjadi ketika telah disepakati gencatan senjata. Momen itu seharusnya memberi kesempatan warga sipil untuk mengungsi dan badan kemanusiaan dunia untuk melakukan evakuasi.

“Namun pemerintah Bashar Al-Assad yang didukung Rusia, Iran, dan Milisi Syiah justru membombardir Kota Aleppo dengan membabi buta hingga menimbulkan puluhan ribu korban warga sipil,” katanya.

Usai melakukan orasi, ribuan umat Islam membubarkan diri. Saat berlangsungnya aksi, puluhan polisi tampak melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas di Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Jenderal Sudirman. grd, rtr, bbc, mer

Check Also

Mendikbud: Full Day School Tak Dibatalkan tapi Diperkuat

JAKARTA | duta.co – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membantah program sekolah 8 jam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *